Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

　

a. Fungsi alokasi

Fungsi alokasiyaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum.

　

b. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi　yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

　

c. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi　yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan.

Peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui keberadaan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ada beberapa alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut:

Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah. Hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi, untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.


Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure), seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan.

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.

Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang penggunaannya dapat dinikmati bersama-sama dengan orang lain, contohnya jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, air minum, dan penerangan. Dengan per¬timbangan skala usaha dan efisiensi negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat lebih cepat dan lebih murah dalam menikmati barang-barang dan jasa tersebut.


Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain. Contohnya, pembelian minuman, makanan, pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang tersebut umumnya diupayakan sendiri oleh setiap orang.

Selain itu, peran penting negara lainnya secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas, khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya, membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.

Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi,
pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:

1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan
dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari
pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain
itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang
bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran
yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan
kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan
Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
bunga.

Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat
krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Mar’ie
M. 2004, hal. 111).

1. Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN)
   dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran
   yang tidak mendesak.
2. Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI
   (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi
   ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank
   Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada
   saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar
   mengkhawatirkan.
4. Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna
   memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor
   barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak
   swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar
   impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.

3. Kebijakan Ekonomi Internasional.

Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan
perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga bisa
digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini
tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing
terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi
pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai
contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara,
termasuk oleh Indonesia antara lain:

4. Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk
menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi

- Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

1. Kemiskinan
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar
ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan,
kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang
memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan
bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam
suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan
ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah
dan tereksploitasi (kemiskinan struktural)

Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan :
a) IDT (Inpres Desa Tetinggal)
b) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
c) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
d) JPS (Jaring Pengaman Sosial)

2. Inflasi
Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang
berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih
berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera
diatasi bila laju inflasinya tinggi. Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya
beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah
mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965, dimana terjadi
hiper inflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik
lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.


3. Pengangguran dan Lapangan Kerja
Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara.
Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus
menjadi perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah
satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk
menjadi TKI di manca negara, meskipun dari berbagai pemberitaan di media
massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota TKI yang bekerja di luar negeri
mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya.

　

　

　

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi

Contoh kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Mikro

Penetapan harga minimum


Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen. Misalnya penetapan harga dsar gabah yang dijual petani. Kebijakan ini ditempuh karena jika harga ditentukan oleh mekanisme pasar selalu merugikan petani. Harga gabah selalu rendah sehingga pendapatan petani sangat rendah, bahkan kadang – kadang merugi dengan kegiatan pertaniannya.
Penetapan Harga Maksimum
Penetapan harga maksimum dilakukan untuk melindungi konsumen. Misalnya penetapan harga maksimum untuk bahan bakar minyak, pupuk, obat – obatan pertanian. Jika harga barang-barang tersebut tidak dibatasi, harga di pasar cenderung tinggi karena konsumen tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar

Contoh kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Mikro dan Makro

Penetapan Pajak


Banyak jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Jika pajak tersebut di bebankan kepada perusahaan, maka kurva penawaran bergeser ke kiri. Dampaknya adalah naiknya harga keseimbangan dan menurunnya output keseimbangan. Pada umumnya pajak yang dipungut pemerintah mengurangi daya beli konsumen. Hal ini dapat memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Dampak selanjutnya adalah lesunya kegiatan produksi dan menurunnya pendapatan nasional.
Pemberian subsidi
Jika subsidi diberikan kepada perusahaan. Dampaknya adalah bergeser kurva penawaran ke kanan. Akibatnya, harga keseimbangan turun dan output keseimbangan naik. Pada umumnya subsidi yang diberikan pemerintah menambah daya beli konsumen. Hal ini dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya kegiatan produksi dan menambah pendapatan nasional.

Contoh kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Makro

Penentuan tingkat bunga bank


Pemerintah dapat mengatur kondisi moneter melalui penentuan tingkat bunga bank. Naiknya tingkat bunga bank cenderung mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakatkarena masyarat enggan meminjam uang dari bank dan bahkan cenderung untuk menyimpan uang di bank. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemerintah jika inflasi sudah terlampau tinggi.
Penambahan jumlah uang yang beredar


Jika terjadi deflasi (turunnya harga-harga barang secara makro) pemerintah dapat mengatasinya antara lain dengan menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dibahas dalam ekonomi makro, karena menyangkut perekonomian nasional.